By 
JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menegaskan perannya dalam mendukung program perumahan nasional dengan kembali dipercaya menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada 2026. Tahun depan, BNI memperoleh kuota penyaluran sebanyak 17.356 unit rumah.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari kontribusi BNI dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang diinisiasi pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan nasional sekaligus memperluas akses hunian layak dan terjangkau.
Sepanjang 2025, BNI terlibat dalam pelaksanaan akad massal KPR FLPP sebanyak 50.030 unit rumah yang dirangkai dengan serah terima kunci. Kegiatan tersebut digelar secara hibrid dan dipusatkan di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, pada Sabtu (20/12). Dari jumlah tersebut, 300 akad dilakukan secara langsung di lokasi, sementara 49.730 akad lainnya dilaksanakan secara daring oleh puluhan bank penyalur di berbagai daerah.
Pelaksanaan akad massal ini melibatkan 50 bank penyalur yang tersebar di 33 provinsi dengan cakupan 110 kabupaten dan kota. Acara tersebut turut dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta jajaran Komisioner BP Tapera. Dari BNI, hadir Direktur Utama Putrama Wahju Setyawan beserta jajaran manajemen.
Putrama menegaskan BNI akan terus berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian bagi MBR. “BNI berkomitmen mendukung pembiayaan KPR FLPP yang mudah, cepat, dan akuntabel agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah layak,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Dalam kesempatan yang sama, dilakukan pula serah terima kunci secara simbolis kepada 10 perwakilan MBR dari berbagai profesi, mulai dari tenaga pendidik, pelaku UMKM, buruh, nelayan, hingga anggota TNI.
Kepercayaan kepada BNI kembali berlanjut pada 2026 setelah perseroan menandatangani perjanjian kerja sama penyaluran KPR FLPP dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta BP Tapera. Penandatanganan berlangsung di Kantor Pusat BP Tapera, Jakarta, Selasa (23/12), bersama 43 bank penyalur lainnya.
BNI tercatat masuk dalam 10 bank dengan alokasi FLPP terbesar dan diwakili Direktur Network & Retail Funding Rian Eriana Kaslan. Penandatanganan tersebut disaksikan Menteri PKP Maruarar Sirait dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Rian menyampaikan penugasan ini mencerminkan kesinambungan peran BNI sebagai agen pembangunan, khususnya di sektor perumahan. “Dengan jaringan BNI yang tersebar luas dan sinergi bersama BP Tapera serta Kementerian PKP, kami optimistis penyaluran FLPP 2026 dapat berjalan tepat sasaran dan prudent,” ujarnya.
Ke depan, BNI akan mengoptimalkan seluruh jaringan kantor dan area kerja untuk mendukung program perumahan nasional, mulai dari kesiapan debitur, dukungan teknis akad hibrid, hingga edukasi menyeluruh terkait skema dan manfaat KPR FLPP.
Melalui langkah tersebut, BNI menegaskan komitmennya tidak hanya sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.
(Sumber – CNN Indonesia)
