By 
JAKARTA – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni memperkuat konektivitas wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) melalui penugasan kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) angkutan laut penumpang senilai Rp2,78 triliun pada 2026. Penugasan tersebut diberikan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan.
Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni Nuraini Dessy mengatakan, PSO tersebut menjadi fondasi utama bagi perusahaan untuk terus menyediakan layanan angkutan laut kelas ekonomi yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat di wilayah 3TP. “Penugasan dari Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan ini menjadi fondasi penting bagi Pelni untuk terus menghadirkan layanan angkutan laut kelas ekonomi yang terjangkau bagi masyarakat, khususnya di daerah 3TP,” ujarnya di Jakarta, Sabtu.
Pada 2026, Pelni mendapat mandat untuk mengoperasikan 25 kapal penumpang, 30 kapal perintis, 18 kapal rede, delapan trayek tol laut, serta satu trayek khusus kapal ternak. Penugasan tersebut ditegaskan melalui penandatanganan terpadu kerjasama pelayaran perintis dan penyelenggaraan PSO angkutan laut penumpang kelas ekonomi Tahun Anggaran 2026 bersama Kementerian Perhubungan.
Penandatanganan PSO angkutan laut penumpang dilakukan oleh Nuraini Dessy dan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Budi Mantoro, dengan disaksikan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Lollan Panjaitan. Sementara itu, perjanjian pelayanan publik kapal (PPK) perintis mekanisme penugasan 2026 ditandatangani PPK Perintis Pangkalan Teluk Bayur dan Kepala Cabang Pelni Jakarta, serta diikuti secara daring oleh 15 kantor cabang Pelni yang menjadi homebase kapal perintis.
Dalam kesempatan yang sama, Pelni juga menandatangani perjanjian pengoperasian kapal milik negara atau kapal rede, subsidi operasi kapal khusus ternak, serta layanan angkutan barang laut bertarif terjangkau. Perjanjian tersebut diteken Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Pelni Kokok Susanto bersama pejabat PPK Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pusat.
Nuraini merinci, selain PSO kapal penumpang sebesar Rp2,78 triliun, Pelni juga menerima penugasan subsidi tol laut Rp135 miliar, subsidi kapal rede Rp48,5 miliar, serta subsidi kapal ternak Rp13 miliar pada 2026. Menurut dia, penugasan tersebut menjadi langkah strategis untuk menjamin layanan transportasi laut yang inklusif, aman, dan andal di seluruh wilayah Indonesia.
Sementara itu, Kokok Susanto menilai penugasan subsidi kapal ternak dan angkutan barang memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. “Penandatanganan terpadu ini tidak hanya mencakup angkutan penumpang, tetapi juga angkutan barang yang membantu menjaga ketersediaan, serta stabilitas harga barang di wilayah 3TP,” kata Kokok. “Sementara kapal ternak mendukung distribusi hewan ternak secara aman dan efisien antarpulau sehingga harga daging tetap stabil,” tambahnya.
(Sumber – ANTARA)
