JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merespons rencana aksi mogok jualan pedagang daging sapi di wilayah Jabodetabek yang dipicu lonjakan harga. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan telah memantau langsung kondisi pasar dan meyakini distribusi serta aktivitas jual beli daging di Jakarta tetap berlangsung.
“Saya sudah membaca beritanya dan juga sudah mengecek di lapangan. Memang ada keinginan seperti itu, tapi saya yakin tetap akan ada yang berjualan di Jakarta,” kata Pramono di kawasan Jakarta Barat, Kamis (22/1/2026).
Menurut Pramono, Jakarta masih menjadi pusat pasar utama sehingga tidak semua pedagang dapat sepenuhnya mengikuti seruan mogok yang dikeluarkan asosiasi. Ia menilai larangan berjualan tidak mudah diterapkan secara menyeluruh.
“Untuk berjualan di Jakarta itu juga menjadi bagian yang tidak semua asosiasi bisa melarang anggotanya untuk berjualan,” ujarnya.
Terkait kenaikan harga daging sapi, Pemprov DKI disebut terus memantau perkembangan pasokan dan harga di pasaran. Pramono juga meminta masyarakat tetap tenang dan tidak bereaksi berlebihan terhadap rencana mogok dagang tersebut.
Sebelumnya, Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) mengumumkan rencana mogok jualan pedagang daging sapi se-Jabodetabek yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai Kamis (22/1) hingga Sabtu (24/1).
Ketua DPD APDI DKI Jakarta Wahyu Purnama menyebut aksi tersebut akan dilakukan di seluruh pasar tradisional serta rumah potong hewan (RPH) di wilayah Jabodetabek.
“Melalui surat ini maka kami memberitahukan bahwa seluruh anggota Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI), bandar sapi potong, dan pedagang daging akan melakukan aksi mogok dagang sebagai salah satu bentuk protes dan keprihatinan,” kata Wahyu dalam surat yang diterima detikcom, Rabu (21/1).
Ia menjelaskan, aksi mogok dipicu oleh masih tingginya harga sapi hidup di tingkat feedloter serta kenaikan harga karkas dari RPH. Di sisi lain, pedagang juga menghadapi tekanan penurunan daya beli masyarakat.
(Sumber – Detik)

