Dana Pemerintah Perkuat Likuiditas BRI, Ekspansi Kredit UMKM Siap Melaju

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI menempatkan dana sebesar Rp200 triliun kepada bank-bank Himbara, yang menjadi katalis utama bagi sentimen positif sektor perbankan, termasuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Dari jumlah tersebut, BRI mendapatkan alokasi Rp55 triliun.

Tambahan dana ini diyakini akan memperkuat likuiditas BRI sekaligus mempercepat ekspansi kredit. Hingga akhir Kuartal II 2025, BRI telah menyalurkan kredit senilai Rp1.363,3 triliun, di mana 84,4% atau sekitar Rp1.150 triliun dialokasikan untuk sektor UMKM.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menegaskan bahwa penempatan dana Pemerintah sebesar Rp55 triliun merupakan bentuk nyata kepercayaan negara kepada BRI.
“Dana ini tidak hanya menambah kekuatan likuiditas, tetapi juga membuka ruang lebih besar bagi BRI untuk mempercepat ekspansi kredit, terutama ke UMKM dan program prioritas pemerintah,” ujar Hery.

Ia optimistis dana tersebut akan menghadirkan multiplier effect yang luas, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Hery juga menambahkan bahwa BRI akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik. “Kami memastikan setiap rupiah dari dana ini disalurkan tepat sasaran, sehingga memberikan nilai tambah nyata bagi nasabah, UMKM, maupun perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” imbuhnya.

Bloomberg Intelligence sebelumnya mencatat bahwa BRI berpotensi menjadi bank paling diuntungkan dibandingkan Himbara lain atas kebijakan ini. Konsensus Bloomberg juga mencerminkan keyakinan investor terhadap BBRI, dengan 31 dari 39 analis merekomendasikan beli, 7 menyarankan tahan, dan target harga konsensus berada di Rp4.602 per saham dalam 12 bulan mendatang.

Posisi BRI sebagai market leader dalam pembiayaan UMKM kembali ditegaskan melalui penyaluran kredit hingga Rp1.150 triliun atau 84,4% dari total portofolio, memperkuat kontribusi nyata perusahaan dalam mendukung ekonomi kerakyatan di Indonesia.

(Sumber – Merdeka)