By 
Jakarta – Pemerintah tengah mencari jalan keluar untuk menyelesaikan kewajiban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Namun opsi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebut tidak menjadi pilihan utama.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menyatakan tidak ingin APBN dipakai untuk melunasi utang pembangunan kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut. Istana merespons sikap tersebut dengan memastikan pembahasan masih berlangsung.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto telah meminta seluruh pihak terkait untuk menyiapkan skema penyelesaian keuangan Whoosh.
“Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” ujar Prasetyo usai rapat terbatas di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (13/10/2025) malam.
Namun ia memastikan isu utang Whoosh tidak secara spesifik dibahas dalam pertemuan tersebut. “Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” lanjutnya.
Sebelumnya, Purbaya menyampaikan bahwa tanggung jawab pembiayaan seharusnya dapat ditangani oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) selaku holding BUMN yang kini membawahi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Menurutnya, Danantara memiliki kemampuan finansial karena setiap tahun menerima dividen yang nilainya bisa mencapai Rp80 triliun atau lebih.
“Kan KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri… Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi, karena kalau enggak, ya, semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya,” kata Purbaya dalam Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).
Ia menilai tidak adil jika APBN ikut menanggung beban utang, sementara dividen BUMN telah dialihkan ke Danantara.
“Jadi ini kan mau dipisahkan swasta sama government, ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government, saya pikir begitu,” tegasnya.
Danantara disebut sudah menyiapkan dua skema penyelesaian. Opsi pertama adalah menyerahkan infrastruktur KCIC kepada pemerintah sehingga perusahaan hanya berperan sebagai operator. Konsekuensinya, utang infrastruktur akan menjadi tanggung jawab negara.
Opsi kedua adalah pemberian penyertaan modal baru kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI oleh Danantara sehingga APBN tidak ikut terbebani. Skema ini dinilai memungkinkan perusahaan mengelola beban bunga dan kewajiban pembayaran secara lebih proporsional.
Terlepas dari dinamika pembiayaan, pemerintah mengakui keberadaan Whoosh kini menjadi moda transportasi penting bagi masyarakat.
“Karena faktanya kan juga Whoosh… menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat,” kata Prasetyo.
Ia menambahkan, pemerintah bahkan mempertimbangkan perluasan jalur.
“Dan justru kita pengin sebenarnya kan itu berkembang… mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya,” tutupnya.
(Sumber – DetikFinance)
