Jakarta – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik ilegal di sektor sumber daya alam. Berbicara di hadapan para pemimpin bisnis dunia dalam Forbes Global CEO Conference di Jakarta, Rabu (15/10/2025) malam, ia mengungkapkan langkah besar pemerintahannya dalam satu tahun terakhir.
Menurut Prabowo, pemerintah telah menutup 1.000 tambang timah ilegal yang beroperasi di dua wilayah utama, yakni Bangka dan Belitung.
“Kami mendapat laporan bahwa ada 1.000 tambang timah ilegal, 1.000 di kedua pulau ini,” ujar Prabowo saat berbincang dengan Chairman Forbes Media, Steve Forbes.
Ia mengungkapkan besarnya kebocoran pendapatan negara akibat penyelundupan hasil tambang tanpa izin tersebut.
“Kami kehilangan sekitar 80% dari total produksi timah kami karena penambang ilegal ini dan melalui penyelundupan. Saya memerintahkan ini untuk dihentikan,” tegasnya.
Tidak hanya sektor pertambangan, pemerintah juga menemukan persoalan serupa di industri perkebunan. Berdasarkan laporan lembaga terkait, terdapat sekitar lima juta hektare lahan sawit yang dinilai melanggar hukum karena tidak memiliki izin resmi.
Setelah melalui proses penyelidikan dan jalur pengadilan, negara mulai mengambil kembali hak pengelolaan lahan tersebut. Hingga Oktober 2025, sekitar 3,7 juta hektare dilaporkan telah berhasil dipulihkan.
Prabowo menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut dijalankan melalui koordinasi lintas lembaga penegak hukum.
“Lakukan investigasi, apa yang Anda temukan, jika ada kasus, hentikan konsesi mereka. Itulah yang kami lakukan,” tegas Prabowo.
Baginya, tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran hukum yang merugikan negara, baik itu dalam bentuk pencurian tambang, penyalahgunaan lahan, maupun praktik ekonomi ilegal lainnya.
“Hukum adalah hukum. Peraturan adalah peraturan. Mereka yang melanggar hukum harus berurusan dengan hukum. Sesederhana itu. Kami memulihkan banyak aset, memulihkan banyak aset secara efisien,” pungkasnya.
(Sumber – Investor.id)

