By 
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengungkap dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Lembaga antikorupsi itu meminta Mahfud menyampaikan laporan resmi berikut data pendukung agar bisa diproses.
“KPK mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, silakan menyampaikan aduan tersebut kepada KPK melalui saluran pengaduan masyarakat,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Budi menegaskan bahwa laporan harus dilengkapi dengan informasi dasar yang memadai agar proses penelaahan dan verifikasi berjalan presisi.
“KPK akan mempelajari dan menganalisis apakah substansi laporan tersebut termasuk dalam unsur dugaan tindak pidana korupsi atau bukan,” katanya.
Ia menjelaskan, setelah dianalisis, KPK akan menentukan apakah perkara itu menjadi kewenangannya atau perlu diteruskan ke penanganan lain, seperti ranah penindakan, pencegahan, pendidikan, atau koordinasi dan supervisi. Jika termasuk ranah perbaikan sistem internal, laporan juga bisa dilimpahkan ke inspektorat terkait.
Pernyataan KPK muncul setelah Mahfud MD, melalui video di kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025, menyebut adanya indikasi mark up biaya pembangunan proyek Whoosh.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” ungkap Mahfud.
Ia mempertanyakan selisih anggaran yang dianggap tidak wajar.
“Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? 17 juta dolar AS per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Itu mark up. Harus diteliti siapa yang melakukan ini,” tegasnya.
(Sumber – Republika)
