By 
BOGOR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengalokasikan sekitar Rp 100 miliar dalam Rancangan APBD 2026 untuk pembebasan lahan pembangunan jalan khusus tambang sepanjang 12 kilometer. Jalur ini dirancang untuk memisahkan kendaraan tambang dari lalu lintas umum demi mengurangi kemacetan dan kerusakan jalan di kawasan pertambangan.
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, langkah ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang tengah menata ulang aktivitas pertambangan di wilayah Bogor.
“Kami sudah mempersiapkan anggaran untuk pembebasan lahan jalan khusus angkutan barang dan tambang sekitar Rp 100 miliar dalam rancangan APBD 2026,” ujar Rudy usai mendampingi Gubernur Dedi di Gedung Setda, Kompleks Pemda Bogor, Cibinong, Senin (3/11/2025).
Rudy menjelaskan, tahap awal pada 2026 akan difokuskan pada pembebasan lahan dan penyusunan trase jalan, sedangkan pembangunan fisik baru dilakukan setelah proses kajian dan kerja sama pendanaan selesai.
“Untuk pembangunan, kami belum mempersiapkan karena tahap 2026 baru sebatas pembebasan lahan,” katanya.
Pemkab menargetkan proyek dapat dimulai pada 2027, apabila proses pembebasan dan appraisal berjalan lancar. Namun, percepatan memungkinkan bila ada dukungan dari Pemprov Jabar, pemerintah pusat, dan pelaku usaha tambang.
“Kalau kami bisa kerja bersama, 2026 bukan hal yang tidak mungkin jalan khusus tambang sudah bisa mulai dibangun,” tutur Rudy.
Rudy menambahkan, panjang trase jalan sekitar 12 kilometer, namun titik awal dan akhir akan ditentukan setelah hasil desain teknis dan appraisal selesai. Jalur ini diharapkan mampu menghubungkan area tambang dengan jalan utama tanpa melintasi permukiman warga.
Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pihak untuk merealisasikan proyek tersebut.
“Kami tidak bisa membangun sendirian. Butuh kerja sama bukan hanya dengan pemerintah, tapi juga pihak swasta. Ini kepentingan bersama untuk membangun Kabupaten Bogor,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penataan tambang di Bogor mencakup audit izin, kajian lingkungan, hingga pembangunan infrastruktur pendukung. Salah satu prioritas utamanya adalah pembangunan jalur tambang terpisah untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan umum serta meminimalkan dampak sosial bagi warga sekitar.
(Sumber – Kompas)
