Roy Suryo Hadiri Pemeriksaan Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

JAKARTA — Roy Suryo bersama dua tersangka lain, Rismon Sianipar dan Tifauziah Tyassuma atau dr. Tifa, memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis (13/11/2025) terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Mereka datang dengan didampingi kuasa hukum Ahmad Khozinudin untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka.

Roy dan Rismon tiba di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.16 WIB, sementara dr. Tifa telah lebih dulu hadir. Kepada wartawan, Roy mengaku siap menghadapi pemeriksaan dan telah menyiapkan sejumlah bukti untuk diserahkan kepada penyidik. “Sudah sangat siap, sudah, buktinya sudah ada,” ujarnya singkat.

Ia menyebut kehadirannya bukan semata untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk memperjuangkan apa yang disebutnya sebagai kebenaran. Roy juga melontarkan kritik terhadap pemerintahan sebelumnya dan menyebut langkah mereka sebagai bentuk peringatan agar pemerintahan saat ini tidak mengulangi kesalahan serupa.

Dalam perkara ini, Polda Metro Jaya menetapkan delapan orang tersangka yang terbagi menjadi dua klaster. Klaster pertama berisi lima orang, yakni Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah. Mereka dijerat dengan pasal berlapis, termasuk Pasal 310, 311, dan 160 KUHP, serta sejumlah pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sementara itu, klaster kedua mencakup Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma. Ketiganya juga dijerat dengan kombinasi pasal-pasal KUHP dan UU ITE yang mencakup tuduhan pencemaran nama baik, penyebaran informasi palsu, serta manipulasi dokumen elektronik.

Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri sebelumnya menjelaskan, kesimpulan penyidik didasarkan pada pemeriksaan terhadap 130 saksi dan 22 ahli, serta analisis terhadap 723 barang bukti. “Para tersangka diduga telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesatkan publik,” ujar Asep dalam konferensi pers, Jumat (7/11).

(Sumber – CNN Indonesia)