By 
JAKARTA — Temuan gelondongan kayu yang terbawa banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatera menimbulkan pertanyaan di publik dan kini turut menjadi perhatian anggota DPR RI. Video yang menunjukkan tumpukan kayu terseret arus sempat viral, memicu dugaan adanya praktik pembalakan liar yang memperburuk bencana.
Material kayu itu ditemukan di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Sibolga, Sumatera Utara, hingga ke kawasan pantai Air Tawar, Padang, Sumatera Barat. Namun, asal kayu tersebut belum bisa dipastikan. Kementerian Kehutanan menduga kayu tersebut berasal dari pemegang hak atas tanah (PHAT) di area penggunaan lain (APL).
“Kita deteksi bahwa itu dari PHAT di APL… dalam hal ini adalah SIPPUH, Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan,” ujar Dirjen Gakkum Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, dikutip dari Antara, Sabtu (29/11/2025).
Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menilai keberadaan kayu itu merupakan indikasi kerusakan hutan yang semakin parah. Ia menyampaikan belasungkawa atas korban jiwa akibat banjir bandang, namun menegaskan bahwa ini merupakan peringatan serius terkait degradasi alam di utara Sumatera.
“Ini bukan sekadar bencana alam, tetapi sinyal keras bahwa kerusakan hutan kita sudah pada tingkat yang sangat serius,” ucapnya, Minggu (30/11/2025).
Menurutnya, tumpukan kayu besar yang menyertai aliran banjir menunjukkan adanya aksi penebangan ilegal dan lemahnya pengawasan hutan.
“Polanya selalu sama: ketika hulu rusak, hilir pasti menanggung bencana,” tegas Johan.
Ia kemudian mengusulkan langkah tegas kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, mulai dari audit izin pemanfaatan kawasan hutan hingga penindakan mafia kayu. Johan juga mendorong restorasi hutan, penguatan sistem mitigasi bencana, serta percepatan revisi UU Kehutanan.
“Banjir bandang ini mempertegas perlunya reformasi tata kelola hutan… agar perlindungan hutan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama negara,” katanya.
Ia menyebut temuan kayu tersebut sebagai peringatan nyata terhadap kondisi hutan nasional.
“Tumpukan-tumpukan kayu adalah teguran keras atas keberpura-puraan kita tentang perlindungan hutan,” tambahnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyampaikan bahwa pihaknya akan menggelar rapat dengan Kemenhut pada 4 Desember. Pembahasan akan mencakup penyelidikan asal-usul kayu yang tersebar di Sumut-Sumbar serta penanganan banjir dan longsor.
“Satu, peta daerah aliran sungai yang terjadi banjir dan longsor. Dua, data tutupan lahan di setiap DAS,” kata Alex.
Komisi IV juga menuntut data kerusakan hutan, program reboisasi, hingga alokasi anggaran rehabilitasi DAS.
(Sumber – DetikNews)
