JAKARTA — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan akan mencabut izin usaha pihak-pihak yang terbukti menaikkan harga daging ayam dan telur menjelang Ramadan. Langkah tegas ini ditempuh untuk menjaga stabilitas pangan serta melindungi konsumen dari praktik spekulatif.
Amran menyampaikan pemerintah tidak akan ragu menindak pelaku usaha yang sengaja memainkan harga. Ia menegaskan seluruh instrumen negara siap dilibatkan dalam pengawasan rantai pasok pangan.
“Kalau masih mau berbisnis ini ada di belakang bahaya semua. Ada polisi, ada Bea Cukai, ada (Badan) Karantina. Aku cabut izinnya. Coba saja,” ujar Amran dalam konferensi pers di Semarang Utara, Sabtu (10/1).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul isu kenaikan harga ayam dan telur yang dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Amran mengatakan pemerintah telah melakukan penelusuran langsung ke peternak dan pelaku usaha untuk memastikan sumber kenaikan harga.
Dari hasil pengecekan, Amran menyebut harga di tingkat peternak relatif stabil. Ia mengungkapkan kenaikan justru ditemukan pada rantai pasok hulu, khususnya pada harga DOC (day old chick).
“Aku tanya penjual DOC naik enggak DOC-nya? Naik berapa? 30 persen. Aku minta turun. Saya pasti stop impor DOC-nya, grandparent stock-nya saya stop,” kata Amran.
Ia menilai intervensi tersebut terbukti efektif. Amran mencontohkan periode Natal dan Tahun Baru, ketika harga pangan kembali stabil setelah pemerintah melakukan pengendalian di sektor hulu.
“Turun hari itu. Nataru stabil kan (harga pangan)?,” ujarnya.
Menjelang Ramadan dan Lebaran, Amran memastikan pengawasan terhadap harga ayam dan telur akan diperketat. Berdasarkan Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional, rata-rata harga daging ayam di tingkat konsumen tercatat Rp39.537 per kilogram sejak awal tahun, sementara harga telur ayam berada di kisaran Rp31.306 per kilogram.
(Sumber – CNN Indonesia)

