By 
JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi laporan Bank Dunia yang menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 dari 4,7 persen menjadi 4,8 persen. Meski lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya, angka itu masih di bawah target pemerintah yang menargetkan pertumbuhan 5,2 persen.
Purbaya mengakui, ekonomi nasional hingga Kuartal III 2025 masih mengalami perlambatan. Namun, ia optimistis pemulihan akan terjadi pada Kuartal IV seiring berbagai kebijakan yang mulai dijalankan pemerintah.
“Mungkin ya Kuartal III akan lambat karena emang pelambatan kemarin kan. Anda lihat demo-demo itu kan sebetulnya indikasi ekonomi yang melambat. Cuma kan Kuartal IV akan tumbuh lebih cepat,” ujarnya di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Ia memperkirakan pertumbuhan bisa mencapai 5,5 persen pada Kuartal IV, menutup perlambatan di Semester I 2025 yang hanya tumbuh 4,99 persen. Optimisme ini muncul setelah adanya laporan peningkatan penyaluran kredit dari salah satu bank Himbara, menyusul penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di sektor perbankan.
“Sekarang (penyaluran kredit perbankan) kita udah tumbuh di satu bangkit dari 8 persen ke 11 persen naiknya. Saya harapkan di tempat lain juga seperti itu,” katanya. “Artinya saya enggak penting pernah jatuh, yang penting ke depan arahnya ke mana. Karena akan lihat ke depan akan naik terus,” tambahnya.
Dalam laporan **East Asia and Pacific Economic Update** edisi Oktober 2025, Bank Dunia mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik masih tinggi. Namun, lembaga itu mengingatkan langkah kebijakan pemerintah di Indonesia dan China belum cukup untuk menopang ekspansi jangka panjang.
Bank Dunia menilai, pertumbuhan sekitar lima persen di dua negara tersebut sebagian besar ditopang oleh dukungan pemerintah berupa subsidi dan investasi negara. “Saat ini, alokasi anggaran pemerintah Indonesia difokuskan pada subsidi untuk sektor pangan, transportasi, dan energi, serta investasi yang digerakkan oleh negara guna mendorong peningkatan permintaan agregat,” tulis laporan itu.
Lembaga tersebut juga menekankan perlunya reformasi ekonomi lebih dalam, termasuk penghapusan hambatan non-tarif di sektor jasa, deregulasi, dan penyederhanaan perizinan usaha, agar Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja produktif dan memperkuat daya saing jangka panjang.
(Sumber – Kompas)
