By 
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan operasi besar untuk menindak para mafia yang terlibat dalam praktik penyelundupan lintas sektor. Ia memastikan penangkapan secara masif akan segera dilakukan dalam waktu dekat.
Menurut Purbaya, kelompok yang menjadi sasaran berasal dari berbagai sektor strategis, terutama industri tekstil dan baja. Pemerintah disebut telah mengantongi daftar nama-nama pihak yang diduga terlibat dalam praktik penyelundupan maupun under invoicing.
“Intinya yang selama ini under invoicing, nyelundupin. Yang paling banyak tekstil, baja segala macam. Sudah ada nama-namanya, tinggal kita pilih saja siapa yang mau diproses,” ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/10).
Kendati demikian, Purbaya belum memerinci besaran kerugian negara yang ditimbulkan akibat praktik tersebut. Ia juga belum dapat memastikan potensi penerimaan negara yang dapat dipulihkan dari hasil penindakan terhadap para pelaku.
“Belum tahu. Masih kita hitung,” katanya singkat.
Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menilai pemberantasan mafia penyelundupan bukan perkara mudah. Menurutnya, diperlukan strategi menyeluruh agar langkah pemerintah berjalan efektif dan tidak berhenti pada tataran wacana.
Ia menegaskan setidaknya ada tiga aspek penting yang harus diperkuat pemerintah. Pertama, penegakan hukum yang tegas dan terkoordinasi lintas lembaga. “Karena praktik penyelundupan biasanya melibatkan jaringan lintas sektor, mulai dari oknum aparat, pelaku usaha, hingga birokrasi pelabuhan,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (21/10).
Kedua, pembersihan internal di lembaga yang rawan disusupi kepentingan mafia, seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta otoritas pelabuhan. Ketiga, penguatan sistem pengawasan digital, misalnya melalui integrasi data logistik nasional dan sistem pelacakan barang impor-ekspor untuk menutup celah manipulasi dokumen.
Dalam konteks ini, Ronny menilai Purbaya tidak bisa bekerja sendiri. Sebagai Menteri Keuangan, ia memang memiliki kewenangan di sisi kebijakan fiskal dan pengawasan keuangan. Namun, dukungan dari lembaga penegak hukum dan kementerian teknis sangat dibutuhkan untuk memperkuat pelaksanaan di lapangan.
“Diperlukan sinergi antara Kemenkeu, Kepolisian, Kejaksaan, TNI, dan bahkan Kemenhub serta Kemenperin, agar pemberantasan mafia ini tidak berhenti di level simbolik,” katanya.
Ronny menekankan bahwa dukungan politik dari Presiden Prabowo Subianto juga menjadi faktor kunci keberhasilan langkah ini. Menurutnya, dengan kemauan politik dan penegakan hukum yang solid, momentum ini bisa menjadi titik balik dalam menata ulang ekosistem perdagangan nasional agar lebih transparan dan berpihak pada industri dalam negeri.
Ia mencontohkan bahwa banyak kasus manipulasi pajak dan lolosnya barang ilegal berawal dari persekongkolan antara pengusaha dengan oknum internal instansi pemerintah. Karena itu, pemeriksaan internal perlu menjadi langkah awal.
“Kebocoran yang terjadi bersumber dari lemahnya sistem pengawasan di internal, baik di DJP (Direktorat Jenderal Pajak) maupun DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai),” jelasnya.
Ronny juga menilai, keberanian politik menjadi penentu utama. “Hal yang penting adalah tinggal pemerintah berani atau tidak menindak pengemplang pajak ini karena pasti akan ada benturan kepentingan antara penguasa dan pengusaha. Begitu juga dengan barang ilegal yang sudah sering disampaikan lolos dari Bea Cukai,” ujarnya.
Ia menambahkan, keduanya berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. “Keduanya di bawah kendali Purbaya. Seharusnya Purbaya bisa meng-handle rencana ini,” tutup Ronny.
(Sumber – CNN Indonesia)
