By 
SUMATERA UTARA – Analisis citra satelit periode 2016–2025 memperlihatkan meningkatnya pembukaan lahan di sejumlah wilayah Sumatra Utara. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumut menyebut dalam satu dekade terakhir sekitar 2.000 hektare hutan di provinsi tersebut mengalami kerusakan. Mereka menilai kondisi ini berperan besar terhadap bencana banjir bandang yang terjadi belakangan ini.
Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Rianda Purba, menyatakan faktor cuaca ekstrem bukan penyebab utama. “Perusakan hutan di sana itu disebabkan ya, dipicu ya, oleh beberapa perusahaan. Jadi kita menyangkal pernyataan dari Gubernur Sumatra Utara bahwa banjir tersebut karena cuaca ekstrem. Tapi pemicu utamanya bukan cuaca ekstrem ini, pemicu utamanya adalah kerusakan hutan dan alih fungsi lahan dari hutan menjadi non-hutan,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (1/12).
Pandangan serupa disampaikan Lembaga Bantuan Hukum dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Regional Barat. Mereka mengaitkan banjir dan longsor dengan krisis iklim yang diperparah oleh deforestasi serta masifnya izin konsesi untuk pertambangan dan perkebunan di Sumatra. “Hal demikian menunjukkan gagalnya Pemerintah dalam tata kelola kawasan hutan yang semrawut dengan memberikan atau setidaknya mempermudah izin-izin usaha perkebunan, pertambangan dan juga maraknya alih fungsi lahan demi proyek PLTA yang tersebar di berbagai titik di wilayah Sumatra,” tulis LBH.
LBH mencatat dalam periode 2020–2024, kerusakan hutan dalam skala besar terjadi di Sumatra Barat, termasuk kawasan konservasi dan hutan lindung di Taman Nasional Kerinci Seblat. Aktivitas tambang ilegal dan pembalakan liar di Dharmasraya, Agam, Tanah Datar, serta Pesisir Selatan disebut turut memperburuk situasi. Akibatnya, daya serap air menurun drastis sehingga aliran permukaan meningkat dan memicu banjir, termasuk di Kota Padang.
LBH menuntut langkah korektif segera. “Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR BPN, Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup juga harus bertanggung jawab guna memastikan tidak terulangnya kembali peristiwa ini dengan segera melakukan evaluasi total dan moratorium atau penangguhan izin baru terhadap industri ekstraktif,” tegas mereka.
Bencana banjir bandang dan longsor saat ini melanda Sumatra Utara, Sumatra Barat, hingga Aceh. Berdasarkan data BNPB per Selasa (2/12) pagi, jumlah korban meninggal mencapai 604 jiwa, terdiri dari 283 korban di Sumut, 165 di Sumbar, dan 156 di Aceh.
(Sumber – CNN Indonesia)
