By 
CORTARA.id – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sementara 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini dikeluarkan menyusul terjadinya kasus keracunan MBG yang berulang di sejumlah daerah.
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan bahwa keselamatan penerima manfaat menjadi prioritas utama.
“Nonaktif sementara ini adalah bagian dari proses evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan masyarakat, utamanya anak-anak penerima MBG jadi prioritas utama,” ujar Nanik S Deyang saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Sejumlah dapur layanan MBG yang dihentikan operasinya sementara antara lain SPPG Bandung Barat Cipongkor Cijambu, SPPG Bandung Barat Cipongkor Neglasari, SPPG Bandung Barat Cihampelas Mekarmukti, serta SPPG Banggai Kepulauan Tinangkung di Sulawesi Tengah.
Nanik menyebut seluruh SPPG yang dinonaktifkan kini menunggu hasil uji laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Hasil pemeriksaan, kata dia, akan menjadi dasar dalam menentukan langkah lebih lanjut, baik berupa perbaikan, penguatan pengawasan, maupun sanksi bagi mitra penyelenggara yang terbukti lalai.
Ia memastikan BGN akan memperketat kontrol terhadap pelaksanaan program.
“BGN berkomitmen penuh agar insiden serupa tidak terulang kembali. Dengan langkah penguatan pengawasan, kami berharap kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG tetap terjaga,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar seluruh dapur MBG yang dikelola SPPG wajib dilengkapi alat uji (test kit) untuk memastikan keamanan makanan sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah, balita, dan ibu hamil.
“Jadi, saudara-saudara, 30 juta (penerima) kita bangga, kita risau masih ada (kasus keracunan), makanya kita tertibkan semua SPPG, semua dapur MBG. Kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat modern dan tidak terlalu mahal untuk membersihkan, untuk membunuh semua bakteri. Kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji, sebelum distribusi harus diuji dulu semua, dan langkah preventif lainnya,” kata Presiden Prabowo di Jakarta, Senin (29/9).
Dengan adanya penghentian sementara puluhan dapur MBG ini, pemerintah berharap evaluasi menyeluruh dapat memperkuat keamanan pangan dalam program berskala nasional tersebut. Keputusan akhir terhadap status setiap SPPG akan ditentukan setelah hasil uji BPOM keluar. Masyarakat kini menantikan langkah lanjutan pemerintah dalam memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjangkau lebih banyak penerima, tetapi juga sepenuhnya aman dari risiko kesehatan.
(Sumber – Antara)
