By 
JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menilai rencana kenaikan tarif Transjakarta sebagai langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan layanan transportasi publik di ibu kota. Ia mendukung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang tengah mengkaji penyesuaian tarif tersebut.
“Kebijakan ini bukan semata soal menaikkan tarif, tetapi bagaimana memastikan keberlangsungan dan peningkatan kualitas sistem transportasi publik kita,” ujar Kenneth di Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Pria yang akrab disapa Bang Kent itu menjelaskan, sistem transportasi publik seperti Transjakarta masih sangat bergantung pada subsidi besar dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan nilai mencapai lebih dari Rp9.000 per tiket. Kondisi ini, kata dia, tidak ideal untuk keberlanjutan jangka panjang.
“Jika subsidi terus dibiarkan tanpa evaluasi, hal itu bisa berdampak pada kemampuan pemerintah dalam menjaga kualitas layanan, memperluas jaringan, dan menambah armada baru,” jelas anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.
Meski menyatakan dukungan, Bang Kent menegaskan kenaikan tarif harus dilakukan secara bertahap dan diiringi dengan peningkatan mutu layanan serta perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia juga meminta Pemprov DKI bersikap transparan dalam menjelaskan alasan kenaikan agar masyarakat memahami konteks kebijakan tersebut.
“Warga perlu tahu bahwa penyesuaian tarif ini bukan untuk meningkatkan pendapatan semata, melainkan memperkuat sistem—mulai dari peremajaan armada, termasuk bus listrik, pemeliharaan halte, peningkatan frekuensi layanan, hingga perluasan rute ke wilayah yang belum terjangkau,” tambahnya.
Bang Kent juga mendorong agar masyarakat dilibatkan dalam proses pembahasan melalui dialog publik dan pengawasan DPRD, guna memastikan kebijakan berjalan dengan transparan dan akuntabel.
Namun, ia mengingatkan bahwa kenaikan tarif bukan solusi tunggal. Pemerintah tetap perlu meningkatkan efisiensi operasional, misalnya melalui digitalisasi tiket, optimasi rute, dan integrasi antarmoda. Selain itu, kerja sama dengan sektor swasta non-farebox dinilai penting agar beban tarif tidak terlalu memberatkan penumpang.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap tenaga pendidik, Bang Kent juga mengusulkan fasilitas Transjakarta gratis bagi para guru di Jakarta.
“Memberikan akses gratis bagi tenaga pendidik tidak hanya meringankan beban ekonomi mereka, tetapi juga mendorong peningkatan penggunaan transportasi umum,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkap bahwa biaya operasional Transjakarta sebenarnya mencapai Rp13.000 per penumpang. Saat ini, Pemprov DKI memberikan subsidi sebesar Rp9.700, sehingga masyarakat hanya membayar Rp3.500.
“Rp9.700 subsidinya, jadi tambah Rp3.500 tarifnya. Jadi total Rp13.000,” kata Syafrin di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Ia menjelaskan, Pemprov DKI sedang melakukan kajian tarif menggunakan pendekatan ability to pay dan willingness to pay (ATP-WTP) untuk menyesuaikan harga tiket sesuai kemampuan masyarakat.
Sebagai catatan, tarif Transjakarta terakhir kali naik pada tahun 2005, dari Rp2.000 menjadi Rp3.500 per perjalanan. Sejak itu, tarif tidak pernah berubah selama dua dekade.
(Sumber – Republika)
