By 
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan memperketat aturan impor pakaian bekas atau balpres. Kebijakan baru ini tak hanya fokus pada pemusnahan barang dan hukuman penjara, tetapi juga akan menjerat pelaku dengan sanksi denda dan larangan impor.
Selama ini, penanganan kasus penyelundupan balpres dinilai merugikan negara karena hanya menimbulkan beban biaya tanpa pemasukan denda. Pemerintah harus menanggung ongkos pemusnahan barang sitaan sekaligus biaya pemeliharaan bagi pelaku yang dipenjara.
“Jadi saya rugi. Cuma keluar ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu. Jadi sepertinya berubah, kita bisa denda orang itu juga,” ujar Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (22/10).
Purbaya menambahkan, sistem pengawasan Bea dan Cukai akan diperkuat dengan integrasi data untuk memantau potensi masuknya pakaian bekas ilegal sejak dini. Pemerintah juga akan menerapkan sanksi administratif berupa pemblokiran izin impor bagi pelaku yang terbukti melanggar.
“Saya lupa tadi, kalau ada yang pernah balpres, saya akan blacklist, nggak boleh impor lagi,” tegasnya.
Menanggapi kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat berdampak pada pasar tradisional seperti Pasar Senen, Purbaya memastikan hal tersebut tidak akan terjadi. Ia menilai pelarangan impor justru akan membuka peluang bagi pelaku UMKM lokal untuk mengisi pasar dengan produk dalam negeri yang legal.
“Gini kan, lo pengin menghidupkan UMKM ilegal? Bukan itu tujuan kita. Kita tujuannya menghidupkan UMKM yang legal yang juga bisa menciptakan tenaga kerja di sisi produksi di sini,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, mengungkapkan sebagian besar pakaian bekas selundupan berasal dari Malaysia. Jalur penyelundupan kerap memanfaatkan kedekatan geografis antara kedua negara, baik melalui perbatasan darat di Kalimantan maupun jalur laut di Selat Malaka.
“Mayoritas kalau dilihat dari frekuensi yang masuk ke wilayah Indonesia itu ya dari Malaysia. Karena hampir seluruh balpres yang masuk itu selalu melalui dari Malaysia. Kadang juga ada dari negara-negara tetangga lainnya,” kata Djaka di Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (22/10).
(Sumber – Kumparan)
