By 
JAKARTA – Fenomena jasa berbayar untuk pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui sistem Coretax kian menjamur. Para penyedia jasa menawarkan berbagai layanan, termasuk membuat status SPT menjadi nihil tanpa kelebihan atau kekurangan bayar, dengan harga mulai Rp 300 ribu per pelaporan.
Layanan ini banyak ditemukan di media sosial seperti Threads dan X, serta tersedia dalam laman resmi penyedia jasa. Pelanggan cukup memesan melalui nomor WhatsApp yang dicantumkan, kemudian proses pelaporan dilakukan secara daring.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai maraknya “joki Coretax” merupakan celah bisnis akibat buruknya desain sistem saat ini. Dalam keterangannya di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Senin (6/4/2026), ia menyatakan:
“Kalau di ekonomi kan, kalau ada kesempatan pasti ada yang masuk ke situ. Tapi ke depan kita betulin, sehingga Coretax gak perlu pakai joki lagi.”
Purbaya bahkan mengakui adanya kesan desain sengaja dibuat rumit. Ia mengungkapkan:
“Kan desainnya agak cacat rupanya. Desain agak sulit dipakai orang biasa. Sehingga ada joki atau software interface yang bisa menghubungan Coretax dengan orang-orang. Sekarang terlalu cepat, terlalu pendek waktunya kita betulin.”
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa celah ini baru diketahui kurang dari sebulan lalu. Purbaya menambahkan:
“Jadi seperti coretax diciptakan kelemahan supaya ada bisnis di tengah, Nanti saya beresin.”
Anggota Komisi XI DPR, Puteri Komarudin, juga menyoroti hal serupa. Dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Keuangan, Senin (6/4/2026), ia mengatakan:
“Dan kalau kita lihat baru-baru ini ada yang memanfaatkan kebingungan masyarakat sampai ada jasa joki pelaporan Coretax.”
Puteri mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan edukasi yang lebih detail dan masif mengenai fitur-fitur Coretax. Hal ini penting agar masyarakat mampu melaporkan SPT Tahunan secara mandiri, sekaligus menutup celah bagi pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kebingungan warga. Tanpa pemahaman yang memadai, sistem yang kompleks justru berpotensi melahirkan bisnis bayangan di tengah kewajiban perpajakan nasional.
(Sumber – CNBC)
