By 
JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta pemerintah daerah (pemda) mempercepat realisasi belanja menjelang penutupan tahun anggaran 2025. Dorongan tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KITA, Kamis (18/12/2025).
Berdasarkan data Kemenkeu, dana pemerintah daerah yang masih tersimpan di perbankan tercatat mencapai Rp 218,2 triliun per akhir November 2025. Di sisi lain, realisasi transfer ke daerah (TKD) hingga periode yang sama telah mencapai Rp 795,6 triliun atau setara 91,5 persen dari total pagu TKD 2025.
Meski penyaluran transfer tergolong tinggi, kinerja belanja daerah dinilai belum optimal. Hingga November 2025, belanja pemda tercatat sebesar Rp 922,5 triliun atau turun 12,9 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka tersebut baru merepresentasikan 65,3 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Suahasil mengakui bahwa upaya percepatan belanja sudah mulai dilakukan oleh pemda, namun kecepatannya masih perlu ditingkatkan. “Belanja Pemda itu harusnya bisa lebih tinggi lagi, karena realisasi belanja yang di atas Rp 922,5 triliun itu baru 65,3% dari pagu. Kita berharap Pemda akan terus mempercepat belanja di bulan Desember ini supaya manfaat kepada masyarakat bisa lebih cepat dan lebih tinggi lagi,” ujar Suahasil.
Ia menambahkan, sinyal percepatan belanja sebenarnya mulai terlihat pada November 2025. Sepanjang bulan tersebut, belanja pemerintah daerah mencapai Rp 114 triliun, lebih tinggi dibandingkan nilai transfer ke daerah pada periode yang sama.
“Selama bulan November saja, Pemda telah belanja Rp 114 triliun yang memang belanja ini lebih tinggi angka transfer selama November 2025 yang memang tadi saya sebut Rp 82 triliun,” ungkap Suahasil.
Pemerintah berharap percepatan belanja pada Desember dapat mengurangi dana mengendap di perbankan sekaligus mempercepat dampak ekonomi dan manfaat fiskal bagi masyarakat di daerah.
(Sumber – CNBC Indonesia)
