By 
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menyasar lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Operasi tersebut berlangsung di kantor pusat DJBC pada Rabu (4/2/2026) dan berkaitan dengan dugaan praktik korupsi dalam aktivitas importasi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, perkara ini diduga melibatkan pihak swasta dalam proses impor yang bermasalah secara administratif. KPK menilai terdapat indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan sejumlah pihak dalam proses tersebut.
“Terkait dengan konstruksi perkaranya itu berkaitan dengan kegiatan importasi yang dilakukan oleh pihak swasta yang kemudian KPK menduga adanya dugaan tindak bidang akurasi yang dilakukan oleh para pihak,” kata Budi saat ditemui di Gedung KPK, Rabu (4/2/2026).
Dalam rangkaian OTT tersebut, KPK mengamankan beberapa orang di dua wilayah berbeda, yakni Jakarta dan Lampung. Salah satu pihak yang diamankan diketahui merupakan mantan pejabat eselon II di lingkungan Bea dan Cukai.
“Yang bersangkutan Pejabat Eselon II di pihak Bea Cukai sebenarnya sudah mantan ya, mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan. Itu yang kemudian diamankan di wilayah Lampung,” ujar Budi.
Selain mengamankan pihak-pihak terkait, KPK juga menyita sejumlah barang bukti bernilai besar. Barang bukti tersebut berupa uang tunai dalam mata uang rupiah dan asing dengan total mencapai miliaran rupiah, serta logam mulia dengan berat sekitar 3 kilogram.
“Untuk barang bukti ada uang tunai baik rupiah maupun mata uang asing dan juga logam mulia untuk uang senilai miliaran rupiah. Kemudian logam mulia itu ada mungkin sekitar 3 kg emas,” jelasnya.
Sebelumnya, Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan DJBC, Budi Prasetyo, membenarkan adanya pemeriksaan oleh tim KPK di kantor pusat Bea dan Cukai. Ia menyatakan institusinya menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Saat ini sedang berlangsung pemeriksaan oleh Tim KPK terhadap pejabat BC,” ungkapnya melalui pesan singkat. Bea dan Cukai, lanjut Budi, berkomitmen bersikap kooperatif sembari menunggu perkembangan lebih lanjut dari penyelidikan KPK.
(Sumber – CNBC)
