By 
CORTARA.id — Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan menghasilkan komitmen investasi besar melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) senilai 10,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 173 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kesepakatan tersebut dicapai dalam forum “Indonesia–Korea Partnership for Resilient Growth” di Seoul, Rabu (1/4/2026). Ia hadir mewakili Presiden bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.
“Dalam pertemuan tersebut ditandatangani MoU dengan nilai 10,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 173 triliun,” ujar Airlangga.
Kerja sama ini mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari energi dan transisi hijau seperti tenaga surya, penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS), hingga pengembangan energi terbarukan. Selain itu, sektor industri dan manufaktur juga menjadi fokus, termasuk baja, baterai, serta transportasi ramah lingkungan.
“Dalam investasi tersebut juga termasuk sektor digital dan artificial intelligence (AI). Kemudian properti dan infrastruktur, termasuk pengembangan di Bumi Serpong Damai, dan kerja sama bisnis serta asosiasi antara Kadin, KCCI, terutama untuk mendorong komitmen bisnis,” lanjutnya.
Airlangga juga mengungkapkan keterlibatan sejumlah perusahaan besar Korea Selatan dalam memperkuat investasi di Indonesia, seperti pengembangan industri baja oleh POSCO serta minat investasi dari Lotte yang berpotensi berkolaborasi dengan Danantara.
Ia menambahkan, capaian ini melengkapi hasil kunjungan sebelumnya ke Jepang yang menghasilkan komitmen investasi sebesar 23,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp401 triliun. Dengan demikian, total komitmen investasi dari dua negara tersebut mencapai sekitar Rp574 triliun.
“Artinya, kunjungan Bapak Presiden ke dua negara ini menghasilkan komitmen investasi sebesar Rp 574 triliun,” ungkapnya.
Menurut Airlangga, besarnya nilai investasi tersebut menunjukkan Indonesia tetap menjadi tujuan utama investor global di tengah ketidakpastian geopolitik.
“Ini sebuah angka yang sangat signifikan karena Indonesia dalam situasi geopolitik yang tidak menentu ini masih menjadi daya tarik bagi para investor, baik dari Jepang maupun Korea,” tambahnya.
Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk memperbaiki iklim investasi melalui mekanisme debottlenecking guna mempercepat penyelesaian berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha.
“Kami menyiapkan mekanisme debottlenecking agar seluruh persoalan yang dihadapi dunia usaha dapat diselesaikan dengan cepat,” ujarnya.
Selain itu, pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung turut menghasilkan kesepahaman untuk memperkuat kemitraan strategis kedua negara, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
(Sumber – Republika)
