By 
JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan redenominasi rupiah belum akan diberlakukan dalam waktu dekat. Ia menyebut rencana penyederhanaan nilai mata uang tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia (BI), bukan keputusan Kementerian Keuangan.
“Itu kebijakan bank sentral dan dia nanti akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya, tapi enggak sekarang, enggak tahun depan,” ujar Purbaya usai acara studium generale Dies Natalies ke-71 Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, dikutip Selasa (11/11/2025).
Purbaya menegaskan kembali bahwa posisi pemerintah hanya mendukung, sementara pelaksanaan teknis berada di tangan Bank Indonesia. “Itu kebijakan bank sentral, bukan Menteri Keuangan. Kan bank sentral sudah kasih pernyataan tadi,” ucapnya.
Menurutnya, kesalahpahaman publik kerap muncul karena banyak yang mengira pelaksanaan redenominasi berada di bawah Kementerian Keuangan. “Jadi jangan gua yang digebukin, gue digebukin terus,” kata Purbaya, menegaskan bahwa otoritas penuh ada pada BI.
Sebelumnya, pemerintah dan BI memasukkan program redenominasi ke dalam dokumen kebijakan resmi. Langkah tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029. Pemerintah menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi selesai pada 2027, dengan konsep penyederhanaan nilai mata uang, misalnya Rp 1.000 menjadi Rp 1.
Aturan tersebut ditandatangani oleh Purbaya dengan beberapa tujuan, seperti mendorong efisiensi perekonomian, menjaga stabilitas rupiah, mempertahankan daya beli masyarakat, hingga meningkatkan kredibilitas mata uang nasional.
Meski begitu, kebijakan ini menuai kritik. Sejumlah pihak menilai redenominasi berpotensi memicu inflasi dan tidak memberi dampak signifikan terhadap fundamental ekonomi Indonesia, terutama jika tidak diikuti perbaikan struktural.
(Sumber- Kompas)
