By 
ACEH – Presiden Prabowo Subianto menyetujui penganggaran Rp 60 juta per unit untuk membantu warga yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatra. Persetujuan ini disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada Minggu (7/12) malam.
Dalam rapat tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan progres pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi para pengungsi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menyebut jumlah rumah rusak mencapai 37.546 unit, termasuk yang hilang tersapu banjir. “Per hari ini, Bapak Presiden, rumah masyarakat yang rusak itu sampai 37.546 rumah baik yang rusak berat… kemudian rusak sedang, dan rusak ringan,” kata Suharyanto dalam laporan yang dikutip Antara, sembari menegaskan bahwa pendataan masih berlangsung.
BNPB mengusulkan pembangunan huntara dilakukan oleh personel TNI–Polri dalam satgas penanggulangan bencana, sementara pembangunan huntap menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk warga yang tidak perlu direlokasi tetapi rumahnya rusak, perbaikan akan ditangani oleh satgas BNPB. “Kemudian yang tidak pindah… kami perbaiki oleh satgas BNPB,” ujar Suharyanto.
Terkait kebutuhan anggaran, BNPB mengajukan Rp60 juta per rumah. Prabowo meminta kepastian kecukupan nominal tersebut, yang kemudian dijawab Suharyanto: “Selama ini cukup, tetapi kalau memang Bapak Presiden ingin menambahkan kami lebih senang.” Ia menambahkan bahwa bantuan tidak diberikan sebagai uang tunai guna mencegah penyalahgunaan, dan keluarga masih dapat menambah biaya sendiri bila diperlukan.
Prabowo menyatakan bahwa penyesuaian harga akibat inflasi akan dihitung dalam proses pembangunan. Adapun untuk hunian sementara, pemerintah menyiapkan anggaran Rp30 juta per unit dengan ukuran 36 meter persegi lengkap dengan kamar, fasilitas MCK, dan ruang pendukung lainnya.
(Sumber – CNN Indonesia)
