By 
BANDUNG – Kondisi ratusan satwa di Kebun Binatang Bandung yang dilaporkan mengalami kekurangan pakan menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Persoalan tersebut mencuat setelah kebun binatang itu sempat berhenti beroperasi selama sekitar lima bulan akibat konflik internal pengelolaan.
Menindaklanjuti situasi tersebut, Pemprov Jawa Barat memfasilitasi pertemuan antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, serta pengurus Bandung Zoo. Pertemuan yang berlangsung di Bandung, membahas langkah darurat pemenuhan kebutuhan pakan, kesehatan, dan kesejahteraan 711 satwa yang berada di lokasi (27/12/2025).
Hasil pertemuan itu dituangkan dalam kesepakatan bersama terkait pemberian pakan satwa. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menugaskan Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman untuk mengawal pelaksanaan kesepakatan lintas instansi tersebut.
Herman menyatakan, pemerintah memprioritaskan keselamatan satwa sekaligus memperhatikan keberlanjutan nasib para pegawai Kebun Binatang Bandung pascapenutupan. “Fokus utama adalah keselamatan satwa dan masa depan pegawai,” ujar Herman, Senin (29/12/2025).
Dalam kesepakatan itu, BBKSDA Jawa Barat di bawah Kementerian Kehutanan bertanggung jawab menyediakan pakan, layanan kesehatan, serta menjamin kesejahteraan seluruh satwa. Serikat Pekerja Kebun Binatang Bandung akan melakukan pemantauan langsung terhadap proses pemberian pakan di lapangan.
Sementara itu, Pemerintah Kota Bandung turut berperan memonitor pelaksanaan kesepakatan dan membahas solusi jangka panjang bagi para pekerja, dengan tetap berkoordinasi bersama Pemprov Jawa Barat.
Sebelumnya, Kebun Binatang Bandung ditutup akibat konflik antar pengelola. Dalam beberapa pekan terakhir, kawasan tersebut kembali dibuka secara terbatas untuk pengunjung. Masyarakat dapat berkunjung secara gratis, dengan imbauan memberikan donasi sukarela yang dialokasikan untuk kebutuhan pakan satwa.
(Sumber – Republika)
