By 
JAKARTA — Pemerintah berencana mewajibkan badan usaha swasta penyalur bahan bakar minyak (BBM) untuk menyerap produk kilang dalam negeri sebelum melakukan impor. Kebijakan ini menyusul beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi BBM nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa dengan tambahan produksi bensin beroktan RON 92, 95, dan 98 dari kilang RDMP Balikpapan, kebutuhan impor BBM dapat ditekan. Karena itu, badan usaha swasta diarahkan membeli BBM produksi dalam negeri melalui Pertamina.
“Tadi malam Bapak Presiden, kami laporkan rapat sampai jam 2 pagi Pak. Kami telah bersepakat dengan Pak Simon dan seluruh Direksi dan Komisarisnya tadi malam, Komut hadir. Nanti Pak, dengan RDMP ini, kita akan meningkatkan produksi RON 92, 95 dan 98. Itu supaya tidak kita impor lagi Pak. Supaya badan-badan usaha swasta ini beli produksi dalam negeri lewat Pertamina,” ujar Bahlil saat peresmian proyek tersebut.
Proyek RDMP Balikpapan di Kalimantan Timur diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (12/01/2026). Kilang ini menelan investasi sekitar US$7,4 miliar atau setara Rp123 triliun, serta meningkatkan kapasitas pengolahan minyak mentah dari 260.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari.
Menurut Bahlil, kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi strategis. “Ini perintah konstitusi, perintah Pasal 33 adalah cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Dan oleh karena itu negara harus menyiapkan,” katanya.
Selain penguatan produksi bensin, pemerintah juga menargetkan swasembada avtur pada 2027 dengan skema impor terbatas pada minyak mentah untuk kemudian diolah di dalam negeri. Bahlil mengakui kebijakan ini berpotensi menuai reaksi, namun menegaskan pemerintah siap menghadapi konsekuensinya. “Kalau ini mampu kita lakukan, maka gerakan-gerakan tambahan ini semakin tipis. Dan setelah ini pasti ramai lagi di Sosmed. Karena dianggap Menteri ESDM potong-potong jalur para importir,” ujarnya.
(Sumber – CNBC Indonesia)
