32 Ribu Pegawai SPPG Diangkat Jadi PPPK per 1 Februari 2026, Ini Penjelasan BGN

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan sebanyak 32 ribu pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi (MBG) akan diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai 1 Februari 2026. Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan, penetapan status tersebut tidak berlaku untuk seluruh pekerja dapur SPPG yang dikelola mitra swasta, melainkan khusus bagi pegawai BGN yang bertugas sebagai pengawas.

Dadan menjelaskan, setiap SPPG ditempatkan tiga perwakilan resmi BGN, yakni kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan. Ketiganya berstatus pegawai BGN dan bertanggung jawab memastikan program MBG berjalan sesuai standar.

“Setiap SPPG itu ditempatkan 3 perwakilan Badan Gizi Nasional. SPPG-nya milik mitra, relawannya berkoordinasi dengan mitra, tetapi Badan Gizi menempatkan 3 orang, yaitu 1 kepala SPPG, 1 ahli gaji, 1 akuntan. Ini adalah pegawai Badan Gizi Nasional,” ujar Dadan usai rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (20/1).

Menurut dia, sejak awal rekrutmen, status kepegawaian para pengawas tersebut memang diarahkan sebagai PPPK. Proses seleksi telah dilakukan melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) dan kini memasuki tahap akhir administrasi.

“Dan mereka inilah kemudian status kepegawainya dijanjikan dulu ketika direkrut untuk PPPK dan Badan Gizi sudah melakukan seleksi, sudah tes lewat CAT, dan mereka sudah sekarang dalam proses pelengkapan administrasi dan ASN-nya akan keluar 1 Februari,” jelas Dadan.

Dalam rapat yang sama, Dadan melaporkan bahwa pengangkatan 32 ribu PPPK tersebut merupakan hasil seleksi tahap kedua yang telah dilaksanakan BGN.

“Pada tahap 2 kami sudah melakukan seleksi sebanyak 32 ribu dan mereka sudah melakukan pendaftaran, kemudian tes dengan komputer,” terangnya.

Ke depan, BGN telah menyiapkan kelanjutan rekrutmen pada tahap ketiga dan keempat. Masing-masing tahap dirancang untuk menampung 32.460 formasi PPPK. Dadan menyampaikan bahwa koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah dilakukan agar proses seleksi dapat dibuka secara umum dan berjalan sesuai kebutuhan keberlanjutan program Makan Bergizi.

(Sumber – CNN)