By JAKARTA — Gelombang demonstrasi bertajuk “No Kings” berlangsung di berbagai kota di Amerika Serikat pada Minggu (29/3/2026) waktu setempat. Aksi ini menentang kepemimpinan Presiden Donald Trump yang dinilai semakin otoriter.
Penyelenggara mengklaim sekitar 8 juta orang terlibat dalam lebih dari 3.300 aksi yang tersebar di seluruh 50 negara bagian. Demonstrasi ini menjadi yang ketiga dalam kurang dari satu tahun sejak Trump memulai masa jabatan keduanya pada Januari 2025.
Aksi berlangsung luas, dari kota besar seperti New York hingga wilayah lain seperti Atlanta dan San Diego. Di New York, puluhan ribu orang berkumpul, termasuk aktor Robert De Niro yang dikenal sebagai kritikus Trump. Para peserta menyuarakan kekhawatiran terhadap kondisi demokrasi dan konstitusi AS.
“Tidak ada negara yang dapat memerintah tanpa persetujuan rakyat,” kata veteran militer berusia 36 tahun, Marc McCaughey.
“Kami di sini karena kami merasa Konstitusi terancam dalam berbagai cara. Keadaan tidak normal. Keadaan tidak baik,” ujarnya.
Di Washington DC, ribuan demonstran memadati National Mall dengan membawa berbagai spanduk protes. Sementara di Michigan, massa tetap turun ke jalan meski suhu di bawah titik beku.
“Dia terus berbohong dan berbohong dan berbohong dan berbohong, dan tidak ada yang mengatakan apa pun. Jadi ini situasi yang mengerikan yang kita alami,” kata Robert Pavosevich, pensiunan berusia 67 tahun.
Aksi serupa juga meluas ke luar AS, dengan demonstrasi digelar di sejumlah kota Eropa seperti Amsterdam, Madrid, dan Roma yang diikuti sekitar 20 ribu orang.
Namun, di sejumlah lokasi terjadi ketegangan. Di West Palm Beach, Florida, sekitar 50 pendukung Trump terlibat adu mulut dengan demonstran sebelum akhirnya dipisahkan aparat. Sementara di Los Angeles, polisi membubarkan massa dan melakukan penangkapan setelah situasi memanas, bahkan sempat menggunakan gas air mata.
Aksi “No Kings” kali ini disebut sebagai salah satu mobilisasi massa terbesar dalam sejarah modern AS. Selain isu kepemimpinan, demonstrasi juga dipicu oleh kebijakan imigrasi, kondisi ekonomi, hingga konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat.
(Sumber – Detik)
