By 
JAKARTA – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat sinergi untuk mengoptimalkan potensi zakat nasional yang diperkirakan mencapai Rp327 triliun. Langkah ini juga bertujuan mengintegrasikan zakat ke dalam perencanaan pembangunan nasional.
Dalam audiensi di Gedung Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (7/4), Ketua Baznas Sodik Mudjahid menyampaikan bahwa optimalisasi potensi zakat merupakan amanat Presiden yang harus segera diwujudkan.
“Terdapat beberapa arahan Presiden bagi kami (pengelola zakat), di antara optimalisasi potensi zakat, integrasi data dan program Baznas dengan berbagai pihak, penguatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) hingga level desa dan kecamatan, serta digitalisasi pengelolaan zakat,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Rabu (8/4).
Sodik mengapresiasi Bappenas yang telah menetapkan zakat sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Ke depan, rencana revisi Undang-Undang Zakat juga akan digulirkan untuk memperkuat integrasi kebijakan.
“Zakat sudah mulai menjadi bagian dari mainstream ekonomi nasional. Karena itu diperlukan koordinasi dan integrasi yang lebih kuat dengan berbagai pihak lintas sektor, termasuk dengan Kementerian PPN/Bappenas dan BPS, khususnya dalam hal data, program, dan kebijakan, termasuk rencana revisi Undang-Undang Zakat,” lanjutnya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Baznas. Saat ini, realisasi zakat nasional baru sekitar 10 persen dari potensi Rp327 triliun. Ia menargetkan peningkatan signifikan.
“Dengan demikian, ada peluang untuk meningkatkan capaian menjadi 20 hingga 30 persen. Bahkan, kenaikan dari 10 persen ke 20 persen saja sudah berarti peningkatan sebesar 100 persen,” ujarnya.
Rachmat juga mendorong pemetaan asnaf mustahik berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran zakat lebih tepat sasaran. Program kolaboratif ZISWAF Indonesia Emas akan terus diperkuat di sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan sosial.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan kesiapan lembaganya untuk bersinergi dalam penguatan integrasi data dan pemetaan potensi zakat. BPS bersama Baznas akan melakukan pembaruan perhitungan potensi zakat melalui survei atau sensus pada 2026.
“Ke depan, kami juga dapat menyediakan informasi berbasis desil untuk memetakan mustahik, sehingga penyaluran zakat lebih tepat sasaran,” tutur Amalia.
Dengan potensi mencapai ratusan triliun rupiah, zakat sebenarnya bisa menjadi instrumen ekonomi yang sangat kuat jika dikelola secara sistematis. Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan mampu mengerek realisasi dari yang saat ini masih di bawah 10 persen, sekaligus membuktikan bahwa zakat bukan sekadar ibadah ritual, tetapi juga bagian dari strategi nasional mengentaskan kemiskinan.
(Sumber – ANTARA)
