By 
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan korupsi dalam pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) periode 2020–2024. Fokus pendalaman diarahkan pada aliran dana dan proses penunjukan penyedia dalam proyek tersebut.
Sebagai bagian dari penyidikan, KPK memeriksa lima orang saksi pada Rabu (15/10/2025). Mereka adalah karyawan swasta Pramadia Adhie Lazuardi dan Erick Radiktya, Direktur Utama PT Satkomindo Mediyasa Setiyarta, Direktur PT Dianasakti Suryaplastik Industri Suhaili, serta Direktur PT Saveprint Indonesia Sandra Kusumadewi.
“Penyidik menggali keterangan terkait aliran uang dan proses mendapatkan pekerjaan pengadaan tersebut,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Kamis (16/10/2025). Ia menambahkan, pemeriksaan juga menyoroti dugaan penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lain atau subkontrak.
KPK sebelumnya mengumumkan dimulainya penyidikan pada 26 Juni 2025. Empat hari berselang, nilai proyek pengadaan EDC tersebut diketahui mencapai Rp2,1 triliun. Pada saat yang sama, KPK mencegah 13 orang bepergian ke luar negeri, masing-masing berinisial CBH, IU, DS, MI, AJ, IS, AWS, IP, KS, EL, NI, RSK, dan SRD.
Berdasarkan temuan sementara, kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai Rp700 miliar, setara 30 persen dari nilai proyek. Pernyataan itu disampaikan KPK pada 1 Juli 2025.
Perkembangan kasus berlanjut pada 9 Juli 2025, saat KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto (CBH), mantan Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI sekaligus eks Direktur Utama Allo Bank Indra Utoyo (IU), SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI Dedi Sunardi (DS), Direktur PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) Elvizar (EL), dan Direktur PT Bringin Inti Teknologi Rudy Suprayudi Kartadidjaja (RSK).
(Sumber – Republika)
