By 
JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempercepat reformasi struktural pasar modal Indonesia guna memperkuat ketahanan menghadapi tekanan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global. Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Friderica Widyasari Dewi, menyebut terdapat delapan rencana aksi yang tengah disiapkan, mencakup aspek likuiditas, transparansi, tata kelola, hingga kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
Dalam forum Market Outlook 2026 di Gedung Bursa Efek Indonesia, Selasa (3/3/2026), Friderica menjelaskan salah satu kebijakan utama adalah peningkatan batas minimum free float menjadi 15 persen bagi emiten yang akan melantai di bursa. Ketentuan ini akan diberlakukan dengan masa transisi agar perusahaan dapat menyesuaikan secara bertahap.
OJK juga memperkuat transparansi ultimate beneficial owner (UBO) dan data kepemilikan saham. “Per hari ini akan ada di website bursa, dari 9 jenis investor jadi 25 jenis investor. Yang di atas 1%, akan disampaikan KSEI hari ini. Lalu yang lainnya dari 9 jadi 25 kategori itu sedang disiapkan,” ujar Friderica.
Langkah berikutnya adalah mendorong demutualisasi Bursa Efek Indonesia untuk memperkuat tata kelola serta memitigasi potensi benturan kepentingan. OJK menyatakan terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait implementasinya.
Dari sisi penegakan hukum, OJK menegaskan penguatan enforcement terhadap pelanggaran, termasuk manipulasi transaksi dan penyebaran informasi menyesatkan. “Sudah kita umumkan bagaimana sanksi bagi emiten dan finfluencer. Ini arahan yang kita diskusikan di forum komisi XI, dimana finfluencer banyak meresahkan masyarakat. Ini semoga jera, sehingga tidak sembarangan memberi pendapat yang tidak dilandasi governance baik,” ungkapnya.
Reformasi juga menyasar tata kelola emiten, antara lain kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit, serta sertifikasi CA bagi penyusun laporan keuangan. Selain itu, pendalaman pasar akan diakselerasi melalui penguatan sisi permintaan, penawaran, dan infrastruktur.
Sebagai penguatan koordinasi, OJK akan membentuk satuan tugas percepatan reformasi integritas pasar modal. “Kami juga akan bentuk tim satgas percepatan reformasi integritas pasar modal, ini kolaborasi OJK dan pemerintah yang akan secara intensif melihat pemenuhan action plan dan tata kelola market,” katanya.
Menurut Friderica, respons pasar terhadap agenda reformasi tersebut tergolong positif, tercermin dari aksi beli bersih masing-masing Rp2,07 triliun dan Rp5,06 triliun pada pekan lalu. “Kepercayaan dapat pulih tapi ini harus didukung implementasi konsisten dari pelaku pasar,” ujarnya.
(Sumber – CNBC)
