By 
JAKARTA — Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) menilai penguatan industri offtaker dalam negeri menjadi prasyarat penting agar agenda hilirisasi timah berjalan optimal dan tidak terus bergantung pada pasar ekspor.
Berdasarkan catatan AETI, konsumsi timah domestik saat ini baru berada di kisaran 5–7 persen dari total produksi nasional. Angka tersebut mencerminkan rendahnya daya serap pasar dalam negeri, meskipun Indonesia memiliki kapasitas produksi besar dan reputasi kuat di pasar global.
Ketua Umum AETI Harwendro Adityo Dewanto menyebut ketiadaan basis industri hilir yang kokoh membuat rantai pasok belum terbentuk secara menyeluruh. “Tanpa basis industri hilir yang kuat, pengembangan produk turunan timah di dalam negeri menjadi kurang kompetitif dibandingkan mengekspor bahan setengah jadi,” kata Harwendro di Jakarta, dikutip Selasa (3/3/2026).
Ia menjelaskan, program hilirisasi mineral sejauh ini belum diimbangi pertumbuhan sektor manufaktur pengguna timah sebagai bahan baku utama. Investasi pada produk turunan dinilai masih terbatas karena belum berkembangnya industri antara seperti elektronik, kimia, solder, plating, hingga komponen manufaktur lain yang memerlukan pasokan timah secara konsisten. Dampaknya, penciptaan nilai tambah lebih banyak terjadi di luar negeri.
Di tengah keterbatasan pasar domestik, posisi timah Indonesia di pasar global diakui sangat kompetitif. “Brand timah Indonesia itu nomor satu di dunia. Paling banyak dicari orang karena kita hampir paling murni,” ujarnya. Tingkat kemurnian produk yang mencapai 99,9 persen menjadikan timah Indonesia salah satu yang paling diminati di pasar internasional dan menopang kinerja ekspor nasional.
Namun, ketergantungan pada pasar global dinilai menyimpan risiko, terutama ketika terjadi fluktuasi harga internasional maupun tekanan geopolitik. Tanpa pasar domestik yang kuat sebagai penyangga, industri timah nasional rentan terhadap gejolak eksternal.
Dalam konteks tersebut, AETI menyatakan dukungan terhadap agenda hilirisasi yang sejalan dengan Asta Cita Presiden. Organisasi itu menekankan perlunya desain kebijakan yang lebih komprehensif agar proses hilirisasi tidak berhenti pada produk setengah jadi atau tier kedua.
“Ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan industri-industri turunan baru dari timah maupun nikel agar hasilnya maksimal bagi negara. Harapannya tidak setop di tier kedua saja, tapi sampai menjadi barang jadi yang bisa langsung dikonsumsi,” kata Harwendro.
Menurutnya, tantangan utama hilirisasi timah bukan pada kapasitas produksi maupun kualitas bahan baku, melainkan kesiapan ekosistem industri nasional untuk menyerap komoditas tersebut secara berkelanjutan. Penguatan offtaker domestik dipandang sebagai kunci agar nilai tambah dapat diciptakan di dalam negeri melalui rantai pasok yang terintegrasi dan industri turunan yang kompetitif.
(Sumber – Republika)
