By 
KALIMANTAN BARAT – Polemik penilaian dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR tingkat Kalimantan Barat menjadi sorotan setelah video perdebatan antara peserta dan dewan juri beredar luas di media sosial. Kontroversi bermula dari protes yang diajukan SMAN 1 Pontianak terkait keputusan pengurangan nilai dalam salah satu sesi lomba.
Dalam rekaman yang viral, peserta dari Grup C menjawab pertanyaan mengenai mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jawaban yang disampaikan menyebut anggota BPK dipilih DPR dengan mempertimbangkan DPD dan diresmikan Presiden.
Namun, dewan juri tetap memberikan nilai minus 5 atas jawaban tersebut. Keputusan itu memicu kebingungan peserta karena panitia sempat mengulang pertanyaan dan terdengar pengakuan bahwa inti jawaban sebenarnya sudah sesuai.
Perdebatan kemudian berlanjut ketika peserta mencoba mengklarifikasi bahwa unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah disebutkan dalam jawaban mereka. Di sisi lain, juri menilai penyebutan tersebut tidak terdengar jelas sehingga dianggap tidak memenuhi kriteria penilaian.
Juri menegaskan faktor artikulasi menjadi salah satu aspek penting dalam perlombaan. Menurut mereka, jawaban yang tidak terdengar jelas tetap dapat dianggap keliru meski substansinya benar.
Video tersebut kemudian memicu beragam reaksi publik. Banyak warganet menilai keputusan juri tidak konsisten karena jawaban peserta dinilai mengarah benar, tetapi tetap dikenai pengurangan poin.
Salah satu komentar yang ramai disorot datang dari akun @alfath_musliim.
“Acara cerdas cermat, tapi jurinya ndak cerdas sama ndak cermat,” tulisnya.
Komentar lain juga muncul dari akun @uti.fahrul24 yang menyebut, “Artikulasi siswanya jelas, bukti video ada.”
Kritik turut disampaikan mantan anggota DPR RI periode 2014–2019, Erma Suryani Ranik. Ia menilai keputusan juri keliru dan meminta sekolah mendampingi peserta dalam menyampaikan keberatan.
“Dewan jurinya SALAH. Saya kagum dengan adik ini yg protes ini. Gurunya dan sekolahnya harus dampingi protes ini,” tulis Erma.
Sorotan juga datang dari Kepala BKSDM Kalbar Windy Prihastari dan Sekretaris Daerah Kalbar Harisson. Harisson menilai penyelenggara seharusnya memiliki sistem rekaman digital yang bisa diputar ulang ketika terjadi protes atau perbedaan penilaian di tengah lomba.
Kontroversi ini pun memicu diskusi publik mengenai transparansi penilaian dalam ajang kompetisi pendidikan, terutama ketika perbedaan persepsi juri dan peserta dapat memengaruhi hasil akhir perlombaan.
(Sumber – Pontianakpost)
