By 
Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar lebih berhati-hati dalam menyalurkan subsidi. Ia menilai masih ada kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi yang ikut menikmati fasilitas tersebut.
“Kalau kita salah sasaran, subsidi bahkan bisa memperburuk ketidaksempurnaan pasar. Itu yang kita monitor terus ke depan. Jadi, nanti BUMN juga harus lebih hati-hati kalau menyalurkan subsidi. Jangan sampai menimbulkan ketidaksempurnaan di pasar kita sendiri,” tuturnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (30/9).
Purbaya mengutip temuan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang menunjukkan bahwa kelompok masyarakat sangat mampu, yakni desil 8 hingga desil 10, masih menikmati porsi besar dari subsidi energi.
“Data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) menunjukkan bahwa masyarakat sangat mampu, yaitu desil 8 sampai desil 10, masih menikmati porsi signifikan dari subsidi energi,” sentil Purbaya.
Ia menegaskan Kementerian Keuangan berkomitmen mendorong penyaluran subsidi dan kompensasi yang lebih adil melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurut Purbaya, keberadaan subsidi tetap penting karena tidak semua warga dapat menikmati hasil pertumbuhan ekonomi secara merata.
“Jadi, subsidi adalah salah satu alat untuk memastikan mereka juga bisa menikmati kue ekonomi kita yang sedang berkembang,” tegasnya.
Ia menyebut pada 2025, subsidi untuk solar, minyak tanah, dan LPG 3 kg akan tetap dilanjutkan dengan fokus pada ketepatan sasaran. Pemerintah juga terus menjalankan transformasi subsidi LPG berbasis teknologi agar manfaatnya diterima oleh pihak yang berhak.
“Kita dapat melihat benang merah antara kebijakan fiskal, perlindungan sosial, dan upaya reformasi subsidi yang sedang berjalan. Di 2025, subsidi untuk solar, minyak tanah, dan LPG 3 kg tetap dilanjutkan dengan fokus pada ketepatan sasaran. Transformasi subsidi LPG berbasis teknologi juga terus digulirkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh yang berhak,” jelas sang menteri.
Purbaya menyampaikan bahwa pagu subsidi dan kompensasi untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp498,8 triliun. Hingga Agustus 2025, realisasinya telah mencapai Rp218 triliun atau 43,7 persen dari total.
“Realisasi ini menunjukkan penyaluran subsidi yang berjalan sesuai dengan target anggaran, meski pengawasan dan evaluasi tetap diperlukan untuk penyempurnaan efektivitas ke depan,” tandas Purbaya.
(Sumber – CNN Indonesia)
