By 
Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mempercepat penyaluran dana pemerintah yang telah ditempatkan di bank tersebut. Dari total Rp25 triliun yang disuntikkan, hingga akhir September 2025 baru sekitar Rp10,5 triliun atau 42,5 persen yang berhasil tersalurkan.
“Dia (Dirut BTN) bilang tadi masih Rp10 triliun, tapi dia bilang akan lebih cepat untuk Rp15 triliun itu,” ujar Purbaya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Purbaya menegaskan bahwa dana tersebut harus segera mengalir ke sektor produktif. Jika BTN tidak mampu mempercepat penyaluran, pemerintah siap memindahkan dana ke bank lain.
“Kalau dia (BTN) nggak bisa serap, ya kita akan pindahin dalam waktu dekat,” tegasnya.
Ia juga menyatakan bakal mempertemukan manajemen BTN dengan BPI Danantara untuk membahas lebih lanjut perkembangan penyaluran kredit dari dana tersebut.
Di sisi lain, Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu mengungkapkan bahwa dari Rp10,5 triliun yang telah disalurkan, sekitar Rp4,5 triliun sudah masuk proses reimburse.
“Tadi sudah saya laporin ke menteri. Kita mau rapi dulu datanya, baru kita reimburse sisanya,” jelas Nixon.
BTN menargetkan penyerapan penuh dana pemerintah bisa selesai pada November 2025. Fokus penyaluran kredit akan diarahkan ke sektor konsumer dan pembiayaan perumahan, termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi maupun non-subsidi.
Nixon mengakui tingkat penyerapan BTN masih tertinggal dibandingkan bank-bank besar lainnya karena porsi pembiayaan korporasi di BTN relatif kecil.
“Karena kita kan korporasinya nggak sebanyak mereka,” ujarnya.
Sebagai gambaran, hingga 9 Oktober 2025, Bank Mandiri sudah menyalurkan 74% dari dana penempatan Rp55 triliun. Bank BRI mengikuti dengan 62%, Bank BNI 50%, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) telah menyerap 55% dari total Rp10 triliun yang diberikan pemerintah.
(Sumber – Investortrust.id)
