By 
JAKARTA – Pemerintah memastikan gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih akan dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama dua tahun ke depan hingga medio 2028. Kebijakan ini diambil untuk memastikan pengelolaan koperasi di tingkat akar rumput berjalan profesional sejak awal pembentukannya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pembiayaan gaji tersebut tidak akan menambah beban defisit APBN 2026 maupun tahun-tahun berikutnya. Pendanaan dialokasikan melalui reoptimasi dana pembangunan Kopdes/Kel Merah Putih yang sudah tersedia namun belum terserap sepenuhnya.
“Akhirnya kita harus bayar selama dua tahun ke depan,” ucap Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (11/5/2026).
“Sebagian dari dana Kopdes/Kel Merah Putih belum terpakai, jadi masukin ke situ dulu sehingga tidak ada tambahan baru ke APBN. Sudah dialokasikan di situ, tinggal dirapikan sedikit,” tuturnya.
Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah sebelumnya telah menyiapkan anggaran sekitar Rp40 triliun per tahun untuk mencicil pembiayaan program ini melalui skema kredit perbankan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dana yang belum terpakai penuh dari alokasi tersebut kemungkinan besar akan digeser untuk menopang pos penggajian manajer.
“Pembiayaan Himbara itu kan cicilannya Rp40 triliun, berarti belum dipakai semua kan, mungkin itu bisa dipakai,” kata Purbaya.
Di sisi lain, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menekankan pentingnya kompetensi dalam rekrutmen manajer. Para manajer yang terpilih wajib menjalani pelatihan terstruktur selama 1,5 bulan atau 90 jam pelajaran di Komando Latihan (Kolat) Kementerian Pertahanan, mencakup pendidikan kebangsaan hingga sertifikasi kompetensi profesional.
“Saat ini tahapannya adalah rekrutmen kemudian nanti akan ada pendidikan selama sekitar 1,5 bulan termasuk pendidikan kebangsaan dan nanti ada sertifikasi untuk penyiapan kompetensi manager yang profesional karena kita punya tujuan agar Kopdes/Kel Merah Putih ini bisa menjadi pusat ekonomi masyarakat,” ujar Farida.
Dengan skema pendanaan ini, pemerintah berharap program Kopdes Merah Putih dapat berjalan optimal tanpa membebani APBN secara berlebihan, sekaligus mencetak manajer profesional yang siap menggerakkan ekonomi desa. Setelah periode dua tahun berakhir, diharapkan koperasi sudah mandiri dan mampu membiayai operasionalnya sendiri.
(Sumber – Investor.id)
