By 
Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyoroti besarnya kerugian negara akibat praktik tambang timah ilegal di Bangka Belitung, yang ditaksir mencapai Rp300 triliun. Hal itu disampaikan saat menyaksikan penyerahan enam smelter hasil sitaan kasus korupsi timah dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan, Senin (6/10/2025).
“Kita bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini saja, potensi kerugian bisa mencapai Rp300 triliun,” ujar Prabowo di kawasan smelter PT Tinindo Internusa, Pangkalpinang.
Ia menegaskan, perampasan aset ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menindak penyelundupan dan tambang ilegal. Prabowo juga meminta agar penegakan hukum dijalankan secara tegas tanpa pandang bulu.
“Pemerintah bertekad membasmi semua praktik ilegal. Tidak perlu melihat siapa yang terlibat,” tegasnya.
Presiden turut mengapresiasi langkah cepat aparat penegak hukum dalam menyelamatkan aset negara. “Ratusan triliun bisa kita selamatkan untuk rakyat. Saya sampaikan penghargaan kepada Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, dan Bakamla yang sudah bergerak cepat,” kata Prabowo.
Penyerahan aset berlangsung di smelter PT Tinindo Internusa, dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Wamenkeu Suahasil Nazar, serta CEO Danantara Rosan Roeslani dan Dirut PT Timah Tbk Restu Widiyantoro. Keenam smelter yang kini menjadi milik negara akan dikelola PT Timah Tbk sebagai BUMN.
Kasus korupsi tata kelola timah yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 triliun itu telah menyeret sejumlah nama besar, termasuk Harvey Moeis, Helena Lim, Bambang Gatot Ariyono, dan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, dengan vonis penjara 4 hingga 20 tahun serta kewajiban membayar ganti rugi.
Enam smelter yang diserahkan kepada PT Timah meliputi:
- PT Stanindo Inti Perkasa (SIP)
- CV Venus Inti Perkasa (VIP)
- PT Menara Cipta Mulia (MCM)
- PT Tinindo Internusa (Tinindo)
- PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS)
- PT Refind Bangka Tin (RBT)
(Sumber – DetikNews)
