By 
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah menuntaskan Rapat Koordinasi Penanganan Pascabencana Sumatra di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026). Dalam rapat tersebut, disepakati Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra dengan nilai anggaran mencapai Rp100,166 triliun.
Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra DPR sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa rencana induk tersebut telah disetujui oleh Bappenas dan pemerintah. Anggarannya pun telah disetujui sehingga koordinasi antar kementerian dan lembaga dapat berjalan optimal.
“Dan kami tadi sudah membahas tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra yang sudah disetujui oleh Bappenas dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui pemerintah. Sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja kementerian/lembaga bisa berjalan dengan baik,” ujar Dasco dalam konferensi pers.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang juga Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melaporkan dua hal utama dalam rakor tersebut, yaitu update situasi terkini dan rencana pemerintah ke depan, termasuk persetujuan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
Tito menjelaskan bahwa tahap tanggap bencana telah selesai dilakukan di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bergerak dan proses mitigasi berjalan dengan baik.
“Ini progresnya cukup baik. Pemerintahan kabupaten yang tadinya ada yang tidak jalan, semua jalan semua. Kecamatan sudah. Kantor desa ada beberapa yang terdampak meskipun operasional sudah berjalan tapi masih ada yang di huntara (hunian sementara), di rumah kades, dan lain-lain,” kata Tito.
Layanan listrik, BBM, dan internet sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa terisolasi akibat longsor di Aceh Tengah dan Tapanuli Tengah. Rumah sakit dan puskesmas relatif sudah berfungsi, meskipun ada beberapa puskesmas pembantu yang masih bermasalah dan akan dioptimalkan oleh Menteri Kesehatan.
Untuk akses jalan nasional dan jembatan nasional, Tito menyebut sudah terhubung meskipun beberapa ruas di Aceh dan Sumatra Utara masih terkendala. Sementara itu, Sumatra Barat dilaporkan dalam kondisi lancar.
Terkait sektor pendidikan, pembelajaran di 4.922 sekolah yang tersebar di tiga provinsi terus berlangsung. Sebagian sekolah masih melakukan kegiatan belajar mengajar di tenda, terutama yang harus direlokasi. Namun mayoritas sudah kembali ke sekolah masing-masing.
Pemerintah kini memasuki tahap pemulihan permanen melalui Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra yang disusun dari usulan kabupaten, kota, provinsi, dan kementerian. Target penyelesaian ditetapkan dalam kurun waktu tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028.
“Rencana induk direkap dari seluruh kabupaten/kota, provinsi, dan K/L. Setelah itu disandingkan, dari Bappenas, kami satgas ikut dalam menyesuaikan, akan diselesaikan dalam waktu tiga tahun. Tahun 2026, tahun 2027, dan tahun 2028,” kata Tito.
Total terdapat 11.512 kegiatan yang meliputi pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan infrastruktur lainnya. Anggaran yang disetujui mencapai Rp100,166 triliun dengan rincian Rp38,9 triliun untuk tahun 2026, Rp32,9 triliun untuk tahun 2027, dan Rp28,2 triliun untuk tahun 2028. Kementerian Pekerjaan Umum mendapatkan porsi terbesar sebesar Rp69 triliun selama tiga tahun untuk pembangunan infrastruktur.
Dengan total anggaran lebih dari Rp100 triliun dan target penyelesaian tiga tahun, publik kini tinggal menunggu sejauh mana realisasi di lapangan bisa berjalan sesuai rencana. Apalagi, pembagian porsi terbesar untuk Kementerian PU sebesar Rp69 triliun tentu menuntut pengawasan ekstra agar pembangunan infrastruktur pascabencana benar-benar tepat sasaran dan tidak mangkrak di tengah jalan.
(Sumber – CNBC)
