By 
JAKARTA – Pemilik merek sepatu lokal Stradenine, Reynaldi Kurniawan Daud, menegaskan bahwa brand miliknya tidak terlibat dalam program pengadaan sepatu Sekolah Rakyat tahun anggaran 2026 yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos). Ia mengaku terkejut setelah produknya ramai diperbincangkan di media sosial dan dikaitkan dengan proyek bernilai miliaran rupiah tersebut.
“Sebenarnya saya juga kaget. Eh, tiba-tiba kok viral ini brand saya gitu loh. Jadi ceritanya ada rame lah di media sosial, di Threads itu pertama, saya tahunya dari Threads,” kata Reynaldi saat dihubungi, Senin (4/5/2026).
Foto yang memicu spekulasi adalah momen seremonial Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang memasangkan sepatu Stradenine kepada siswa Sekolah Rakyat. Reynaldi menjelaskan foto tersebut tidak ada kaitannya dengan proyek pengadaan puluhan ribu pasang sepatu.
“Itu foto Gubernur Khofifah sama Pak Menteri Sosial lagi seremonial pasangin sepatu ke anak-anak Sekolah Rakyat. Nah, itu kebetulan sepatu yang difoto adalah sepatu merek saya, Stradenine,” ucapnya.
Polemik bermula dari data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang menunjukkan Kemensos mengalokasikan Rp27,5 miliar untuk 39.345 pasang sepatu, atau sekitar Rp700 ribu per pasang. Angka tersebut dinilai terlalu mahal untuk sepatu sekolah.
Reynaldi pun meluruskan bahwa harga retail produk Stradenine untuk sepatu sekolah berkisar antara Rp179 ribu hingga Rp300 ribu, jauh di bawah plafon anggaran pemerintah. Ia memastikan tidak ada kerja sama formal maupun pembelian langsung dari kementerian kepada perusahaannya.
“Kita sebagai brand ini hanya jualan biasa ke distributor, ke toko online. Kita enggak ada pernah menerima pesanan secara langsung tentang pengadaan sepatu Sekolah Rakyat. Seperti itu,” ucapnya.
Reynaldi menyayangkan mereknya terseret kepentingan politik atau proyek pemerintah. Ia khawatir hal ini dapat merusak citra brand yang telah dibangun sebagai penyedia sepatu terjangkau bagi masyarakat luas.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan bahwa angka Rp700 ribu baru sebatas perencanaan awal dan belum final. Anggaran tersebut akan melalui proses lelang terbuka yang hasilnya dipastikan lebih murah.
“Jadi kalau sekarang disebut Rp700 ribu ya, nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu,” ucap Gus Ipul saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat di Surabaya, Minggu (3/5/2026).
Ia menegaskan telah mewanti-wanti jajarannya agar tidak melakukan penyimpangan dalam program prioritas Presiden ini.
“Saya sudah pastikan kepada teman-teman yang punya tanggung jawab pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial untuk tidak main-main, untuk tidak melakukan penyimpangan dalam rangka melaksanakan program Presiden ini,” ujarnya.
Gus Ipul berkomitmen menjadi pihak pertama yang melaporkan jika ditemukan manipulasi atau praktik ilegal dalam proyek ini. Proses lelang yang transparan diharapkan dapat menghasilkan harga yang wajar dan sesuai dengan kebutuhan siswa Sekolah Rakyat.
(Sumber – CNN)
